Merenungkan kembali perjalanan sejarah perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaannya merupakan sebuah perjalanan berat dalam memulai babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara. 17 Agustus 1945, sebuah tonggak sejarah telah ditancapkan. Tonggak yang membawa implikasi bahwa bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri dan mandiri, siap untuk duduk berdampingan dengan bangsa lain dan siap dengan segenap elemen bangsa yang lain menciptakan kehidupan yang lebih mapan.

Keinginan dan cita-cita kemerdekaan itu kemudian termaktub didalam Pembukaan UUD RI tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratn/Perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kita tentu tidak memungkiri bahwa lahirnya Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan buah upaya ’kaum muda’ dalam mendesak pemimpin bangsa untuk segera memproklamirkan kemerdekaannya yang terkenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Lebih dari itu semua, kemerdekaan yang kita dapatkan sesungguhnya adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa yang didorong oleh sebuah keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas sebagaimana termaktub dalam alinea kedua UUD 1945.
Cita-cita luhur tentu tidak serta merta mudah terwujud. Banyak ujian kembali melanda bangsa ini dengan belum berhasilnya membangun sebuah bangsa dengan steady state yang hakiki, boleh dikatakan cita-cita tersebut belum mampu terealisasi sampai dengan detik ini. Pada masa Soekarno elemen bangsa menjadi korban keegoisan suatu rezim yang terobsesi untuk bersikap revolusioner dan anti-kapitalisme yang berlebihan. Kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tidak tenang, perekonomian ambruk, kehidupan masyarakat semrawut, masyarakat terbius masuk dalam pertikaian politik tanpa henti. Pada masa Soeharto, rakyat kembali menjadi korbankeganasan sebuah rezim yang keliru dalam merenungi hakekat steady state suatu bangsa. Mereka dipaksa untuk menikmati ketenangan hidup yang semu. Ketenangan hidup dengan penyunatan berbagai macam hak asasi manusia. Hak dalam berdemokrasi, hak dalam beragama, maupun hak memperoleh pendidikan politik yang sehat. Sistem ekonomi trickle down effect yang diarsiteki rezim orde baru ternyata tidak efektif diimplementasikan di republik yang masih banyak penganut feodalisme garis keras.
Setelah itu kepemimpinan republik silih berganti, dari Habibie, Gus Dur, Megawati hingga Soesilo Bambang Yudhoyono. Tetapi perubahan yang ada lagi-lagi tak mampu untuk mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan bangsa ini. Korupsi, kolusi dan nepotisme tetap menjadi permasalahan bangsa yang sulit diobati. Ia seolah telah menjadi karakter dan budaya bangsa. Selain itu kungkungan akan penjajahan bangsa lain dengan neoliberalisme terasa mencengkram sedemikian kuat. Aset-aset strategis bangsa telah banyak ’digadai’ dan bangsa ini seolah menjadi budak dinegeri sendiri.
KAMMI yang berdiri pada tanggal 29 Maret 1998 adalah aktor baru pada lingkungan gerakan mahasiswa yang turut dengan masif menggulirkan Reformasi 1998. Dalam sejarah gerakan mahasiswa, KAMMI merupakan sebuah fenomena. Lahir dari lingkungan Lembaga Dakwah kampus (LDK) yang dalam kurun waktu satu dekade bersifat sangat apolitis, KAMMI tumbuh cepat menjadi gerakan besar yang mendesakkan agenda politik yang kritis-radikal.
KAMMI 1998 berhasil memimpin gerakan mahasiswa melalui pengguliran enam visi reformasi sebagai panduan mengawal perjalanan reformasi untuk berjalan dalam rel tuntutan hati nurani rakyat. Akan tetapi hasil reformasi hingga hari ini belum menghasilkan perubahan yang berarti bagi bangsa ini.
Pada usianya yang menginjak hampir 10 tahun yang sama dengan usia reformasi itu sendiri sudah selayaknya bagi KAMMI untuk melakukan evaluasi diri terhadap peran dan kontribusi yang telah dilakoninya bagi perubahan bangsa. KAMMI harus mampu mendefinisikan diri dan perannya pada pentas Indonesia. Penguatan peran strategis KAMMI harus mampu diejawantahkan dalam membangun perubahan bangsa yang signifikan. Dengan kekuatan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia sudah selayaknya KAMMI mampu membangun gerakan yang mampu menggugah dan membangun kesadaran gerakan mahasiswa dan seluruh elemen perubahan untuk kembali merebut otoritas politik dan otoritas moral dengan kembali mengawal perubahan bangsa melalui penguatan dan konsolidasi gerakan. Untuk kemudian menciptakan kembali momentummomentum perubahan sekaligus meneguhkan dirinya sebagai ’ruh baru bagi umat’ ditengah rekonstruksinya untuk mewujudkan sosok Muslim Negarawan.


TUJUAN KEGIATAN
1. Melahirkan kader – kader pemimpin yang mampu menjadi problem solver dilingkungannya
2. Membangun kader yang menegaskan ideologi, fikroh, dan arah gerakan KAMMI.
3. Membangun kemampuan kader melakukan analisis sejarah Islam dalam kerangka peletakan dasar-dasar rekayasa sosial.
4. Melatih kader agar mampu merancang dan melakukan rekayasa sosial politik dalam gerakan Islam.


TEMA KEGIATAN
”Muslim Negarawan, Solusi Kemandirian Bangsa”


WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Hari/ tgl : 3-7 Maret 2010
Tempat : Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES), Jantho Aceh Besar


AGENDA KEGIATAN
Agenda Kegiatan ini akan dilaksanakan berupa :
a. Stadium General
b. Orasi Kebangsaan
c. Dauroh Marhalah III ( DM III ) Nasional
d. Field Trip
e. Diskusi Media

SUSUNAN ACARA
Terlampir

PESERTA KEGIATAN
Peserta Kegiatan adalah kader KAMMI yang merupakan delegasi dari 43 KAMMI Daerah se Indonesia. Adapun daerah-daerah yang akan di undang untuk hadir dalam kegiatan ini adalah:
(1) NAD, (2) Sumatera Utara, (3) Sumatera Barat, (4) Jambi, (5) Kepulauan Riau, (6) Riau, (7) Sumatera Selatan, (8) Bengkulu, (9) Aceh, (10) Banten, (11) Jakarta, (12) Bekasi, (13) Depok, (14) Bogor, (15) Sukabumi, (16) Bandung, (17) Garut, (18) Tasikmalaya, (19) Cirebon, (20) Purwokerto, (21) Semarang, (22) Jogjakarta, (23) Solo, (24) Madiun, (25) Surabaya, (26) Malang, (27) Jember, (28) Bali, (29) NTB, (30) NTT, (31) Kalimantan Barat, (32) Kalimantan Tengah, (33) Kalimantan Timur, (34) Kalimantan Selatan, (36) Sulawesi Selatan, (37) Sulawesi Tenggara, (38) Sulawesi Tengah, (39) Gorontalo, (40) Sulawesi Utara, (41) Maluku Utara, (42) Maluku, (43) Papua.

PANITIA KEGIATAN
KAMMI Daerah Aceh (Terlampir)
Sekretariat : Jalan Utama No.101 Dusun Meunasah Tuha Desa Rukoh Kota Banda Aceh http//www.kammi.or.id
http//www.kammi-aceh.org

Contak Person : M. Muaz Munauwar ( 085277841567 ) Ketua KAMMI aceh
Munawwarah ( 085260333935 ) Bendahara
Yanwar Fakhri (085260097701) Ketua Panitia

No. Rekning 1050005104942. Bank Mandiri Cabang Banda Aceh,
atas nama: Munawwarah

PENUTUP

Demikian proposal kegiatan ini kami buat sebagai wujud dari Komitmen KAMMI untuk membangun kekuatan bangsa menuju tujuan kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kegiatan ini tidak akan tercapai jika tidak ada bantuan moril maupun material dari semua pihak. Semoga Allah SWT meringankangerak langkah, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam mengisi kemerdekaan dan eksistensi bangsa ini sebagai sebuah berkat rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa.